in

Dinsos Batam dan GMNI Batam Bahas BST di Talk Show Bersama RRI

Batam, matawarga.com – Dinas Sosial Kota Batam mengadakan Kegiatan talk show bersama RRI yang dilaksanakan di studio RRI Batam terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dihadiri oleh kabid. Dinsos Kota Batam, Kepala Kantor Pos Kota Batam, Akademi dan perwakilan mahasiswa dari DPD GMNI Kepri, Senin (15/02/2021).

Dinsos kota Batam Hambali menyampaikan bahwa Bantuan sosial tunai bagi masyarakat hususnya kota Batam sudah kami salurkan melalui kerja sama dengan Kantor pos kota Batam sesuai dengan instruksi dari pusat.

Bagi bapak ibu masyarakat Kota Batam yang belum mendapatkan BST agar mengecek namanya di data Pilih ID. Ada tiga jenis ID yaitu ID DTKS/BDT, Nomor PBI JK/KIS, dan NIK. Adapun ID DTKS adalah ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Biasanya itu tersimpan di dinas sosial kabupaten kota. Jika tidak mempunyai, Anda bisa memilih opsi NIK atau Nomor Induk Kependudukan atau nomor PBI JK/KIS.

Kepala Kantor pos Batam Sofwan menyebutkan bahwa data yang sudah masuk ke kelurahan akan disampaikan lurah ke bupati/walikota melalui camat data yang diterima oleh kepala daerah akan diverifikasi dan validasi oleh dinas sosial dan data yang valid akan masuk ke DTKS yang selanjutnya akan disampaikan ke kemensos lewat gubernur.

Lanjut Sofwan sampai hari ini kurang lebih seratus enam belas ribu masyarkat Kota Batam yang menerima BST, sehingga yang tersisa kurang lebih lima ribu sekian yang belum menerima BST, beliau juga berharap agar masyarakat yang mengambil BST di kantor pos agar tetap menjaga Protokol Kesehatan.

Akademisi Deni Adi Wijaya menyebutkan bahwa ada beberapa persoalan yang sering saya temui dilapangan yang mana warga yang tinggal di kontrakan atau kos-kosan sering kali diabaikan oleh RT RW dengan alasan KTP yang bukan asli wilayah tersebut. Oleh karena itu masyarakat yang membutuhkan tidak terdaftar bisa langsung melaporkan ke kantor kelurahan ucapnya.

DPD GMNI Kepri Husnul H Mahubessy menambahkan bahwa permasalahan data yang sering menjadi masalah ditengah masyarakat yang di anggap kurang mampu tetapi tidak terdata sedangkan masyarakat yang di anggap mampu malah yang mendapatkan bantuan.

Termasuk kurangnya informasi masyarakat terhadap jenis-jenis bantuan sosial dan kriterianya, sehingga perlu adanya penyebarluasan informasi secara masif tutup Husnul.

*Adk/Dn

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0